6.969 Caleg Terpilih Belum Lapor Harta Kekayaan

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Kejahatan Keuangan (KPK) Membeberkan Terbaru 13.493 Bersama total 20.462 caleg terpilih yang menyetorkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Bangsa (LHKPN) . Karenanya, ada 6.969 caleg terpilih yang belum melaporkan harta kekayaannya Di KPK per 15 Juli 2024.

“Sampai Bersama tanggal 15 Juli 2024, Bersama data yang diberikan Dari Lembaga Negara ada Di 13.493 Kandidat sudah lapor Bersama total 20.462 Kandidat terpilih berdasarkan data penetapan yang didapatkan Bersama Lembaga Negara,” ujar Juru Bicara KPK, Tessa Mahardika Di dikonfirmasi, Rabu (17/7/2024).

KPK Merangsang para Kandidat legislatif terpilih Sebagai segera menyetorkan LHKPN. Sebab, kata Tessa, ada Peraturan Komisi Pemilihan Umum (Lembaga Negara) Nomor 6 Tahun 2024 yang mewajibkan para caleg terpilih Sebagai melaporkan harta kekayaannya Di lembaga antirasuah.

“Agar tidak Berpeluang melanggar Peraturan Lembaga Negara Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Kandidat Terpilih, Penetapan Perolehan Bangku, dan Penetapan Kandidat Terpilih Untuk Pemilihan Umum, Kandidat terpilih yang tidak menyampaikan tanda terima pelaporan harta kekayaan, Lembaga Negara, Lembaga Negara Provinsi, dan Lembaga Negara Kabupaten/Kota tidak mencantumkan nama yang bersangkutan Untuk penyampaian nama Kandidat terpilih,” beber Tessa.

Para caleg terpilih wajib melaporkan harta kekayaannya 21 hari Sebelumnya pelantikan. Di mana, pelantikan Sebagai para caleg terpilih Akansegera berlangsung Di 1 Oktober 2024. Jika para caleg terpilih tidak melaporkan harta kekayaannya, maka Berpeluang namanya dicoret.

“Batas waktu (pelaporan LHKPN) adalah 21 hari Sebelumnya pelantikan,” pungkasnya.

Sekadar informasi, caleg terpilih Di Pemilihan Umum 2024 terancam tak bisa dilantik apabila tak melaporkan harta kekayaannya. Hal itu mengacu Di Pasal 52 Peraturan Lembaga Negara Nomor 6 Tahun 2024.

“Sebelumnya disampaikan Kandidat terpilih anggota Wakil Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud Untuk Pasal 51, Kandidat terpilih yang bersangkutan wajib melaporkan harta kekayaan kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan harta kekayaan penyelenggara Bangsa,” kata Komisioner Lembaga Negara, Idham Holik mengutip aturan PKPU, Selasa (16/7/2024).

Caleg yang telah melaporkan LHKPN-nya diwajibkan Memberi tanda terima Di Lembaga Negara, Lembaga Negara Provinsi dan Lembaga Negara Kabupaten/Kota. Untuk aturan yang sama, Lembaga Negara Memberi tenggat waktu paling lama 21 hari Sebelumnya pelantikan.

Agar, kata Idham, apabila Kandidat terpilih tidak menyampaikan tanda terima pelaporan harta kekayaan maka caleg terpilih terancam tidak bisa dilantik. Hal ini sesuai Bersama Pasal 52 ayat (3) PKPU Nomor 6 Tahun 2024.

“Untuk hal Kandidat terpilih tidak menyampaikan tanda terima pelaporan harta kekayaan sebagaimana dimaksud Di ayat (2), Lembaga Negara, Lembaga Negara Provinsi, dan Lembaga Negara Kabupaten/Kota tidak mencantumkan nama yang bersangkutan Untuk penyampaian nama Kandidat terpilih,” tutupnya.