Bule-bule Setuju Pungutan Turis Foreign Naik dan Hukuman Politik Buat yang Bandel

Bule-bule Di Bali ternyata banyak yang setuju Di kenaikan pungutan Untuk turis Foreign sebesar US$ 50. Mereka juga setuju ada denda Untuk turis yang bandel.

Bule asal Australia bernama Maxie misalnya. Ia mengaku telah membayar pungutan turis Foreign Di pertama kali menginjakkan kaki Di Pulau Dewata Di awal bulan ini.

Dia setuju apabila Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali Menyediakan Hukuman Politik Untuk wisman yang tak membayar pungutan turis Foreign.

“Saya pikir itu Bisa Jadi adil jika pemerintah Akansegera mengenakan denda Hingga turis yang tidak membayar retribusi turis,” ungkap Maxie Di Pantai Sindhu, Denpasar, Bali, Selasa (25/6).

Maxie tidak keberatan apabila Hingga depannya jika pungutan turis Foreign naik menjadi US$ 50. Asalkan kenaikan tersebut kembali Hingga Komunitas dan dimanfaatkan denga jelas.

“Jika uangnya dikembalikan Untuk kepentingan Komunitas itu adalah hal yang baik, tapi, kalau pemerintah hanya menyimpannya saja (tanpa diperuntukkan Untuk kepentingan bersama) saya tidak setuju (Di kenaikan nominal pungutan),” tegas pria tersebut.

Hal serupa juga diungkapkan Di turis Foreign asal Skotlandia, Jimmy. Dia tak ambil pusing apabilapungutan turis Foreign naik.

“Tentang Hukuman Politik menurut saya itu tidak masalah. Sebaiknya turis lain bisa membayar levy dan itu juga baik Untuk Komunitas Bali,” sebutnya.

Jimmy mengatakan sangat menyukai Bali. Ia memandang pungutan turis Foreign merupakan ide yang baik Untuk Bali.

Sebelumnya diberitakan, DPRD Bali mengusulkan pungutan turis Foreign naik menjadi US$ 50. Di kurs Kurs Mata Uang Di ini sebesar Rp 16 ribu, pungutan itu jika dirupiahkan Disekitar Rp 800 ribu.

Tujuannya, agar Pemprov Bali Memiliki kelonggaran fiskal Untuk memenuhi kebutuhan belanja Daerah. Pemprov Bali juga mengancam Menyediakan Hukuman Politik kepada turis Foreign yang tak membayar tourism levy sebesar US$ 10.

Wakil Ketua PHRI Bali I Gusti Ngurah Rai Suryawijaya meminta Pemprov Bali Untuk membenahi proses pungutan Untuk turis Foreign itu Sebelumnya menerapkan Hukuman Politik. Ia menyoroti pelaksanaan pungutan turis Foreign itu yang kerap menemukan kendala teknis Di lapangan.

“Memang kalau aturan Daerah biar menggigit ya perlu juga ada Hukuman Politik. Kami sih sepakat saja (Di adanya Hukuman Politik). Tetapi, Sebelumnya itu kan harus dibenahi dulu Di dalamnya,” kata Rai, Selasa (25/6).

——–

Artikel ini telah naik Di detikBali.