Cekal 5 Kader PDIP Yang Terkait Di Harun Masiku, KPK Diminta Mengacu Di KUHAP

KPK mencekal staf Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto Yang Terkait Di Peristiwa Pidana Harun Masiku. Foto/SINDOnews

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Penyuapan (KPK) mencekal staf Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto Yang Terkait Di Peristiwa Pidana Harun Masiku. Sebagai lembaga penegak hukum, KPK diminta agar penanganan Peristiwa Pidana tersebut mengacu Di KUHAP.

Pakar Aturan Pidana UII Mudzakkir menilai, KPK tidak boleh menggunakan alasan politik Untuk menangani sebuah Perkara Hukum yang Di ini ditangani yakni Perkara Hukum pencekalan Di staf Hasto Kristiyanto.

“KPK selaku lembaga hukum alangkah baiknya menangani Perkara Hukum mengacu Di KUHAP, Lantaran KPK ini lembaga hukum Untuk menangani Peristiwa Pidana Penyuapan,” katanya, Rabu (24/7/2024).

Bila penindakan KPK berbau kepentingan politik seperti pencekalan Di staf Hasto ini, lanjut Mudzakkir, tentu profesionalisme KPK Untuk menindak sebuah Perkara Hukum Diperjuangkan.

“Ini menunjukan profesionalisme KPK atau anprofesionalisme KPK, dan saya kira KPK harus melakukan evaluasi tindak-tindakan yang berbau politik,” kata dia.

Di Di Yang Sama, pakar hukum TPPU Yenti Garnasih mengatakan, harusnya penegak hukum tidak berpolitik “Sudah lama sekali, kenapa bisa selambat itu,” katanya.

Apa pun strategi KPK Untuk Membeberkan Peristiwa Pidana Harun Masiku itu, kata dia, jangan Lalu berlarut-larut Untuk menangani sebuah Perkara Hukum. Yenti pun tak mempermasalahkan strategi yang digunakan Di KPK Untuk menangani Peristiwa Pidana yang menjerat Harun Masiku ini, asal lembaga tersebut bekerja Di sesuai hukum yang berlaku.

“Apa pun itu strategi. Dicari siapa yang merintangi. Ini Akansegera bermuara siapa yang melindungi dan Untuk kepentingan apa. Yang perintangan proses Aturan Pidana adalah kriminal,” kata Yenti.

Artikel ini disadur –> Sindonews Indonesia News: Cekal 5 Kader PDIP Yang Terkait Di Harun Masiku, KPK Diminta Mengacu Di KUHAP