ICW Minta Pansel Capim KPK Tidak Istimewakan Kandidat Untuk Polri dan Kejaksaan

JAKARTA – Panitia Seleksi (Pansel) Kandidat Pimpinan (Capim) dan Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Penyuapan (KPK) diminta bertindak adil Di semua peserta. Termasuk Di peserta Untuk kalangan Polri dan Kejaksaan.

Hal itu sebagaimana disampaikan Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Diky Anandya Yang Terkait Bersama peserta yang lolos tes administrasi Capik KPK terdapat 16 Di antaranya Untuk anggota Polri dan 11 berasal Untuk Kejaksaan.

“ICW mengingatkan agar panitia seleksi tidak Menyediakan keistimewaan Untuk kandidat yang berasal Untuk dua institusi tersebut (Polri dan Kejaksaan). Sebab, tidak ada satu pun regulasi yang mewajibkan bahwa komposisi pimpinan KPK harus berasal Untuk instansi penegak hukum lain,” kaya Diky, Jumat (26/7/24).

ICW menegaskan, Pansel haru mampu menghindari potensi konflik kepentingan dan Meningkatkan transparansi Untuk seleksi Capim dan Dewas KPK. Diky juga menegaskan potensi konflik kepentingan yang Bisa Jadi terjadi jika kandidat Untuk Polri dan Kejaksaan menjabat dan mengusut Perkara Pidana Penyuapan Di institusi asal mereka.

Diky menambahkan Kendati ada peningkatan jumlah dan persentase kandidat dibandingkan periode Sebelumnya Itu, Topik krusial seperti banyaknya kandidat Untuk instansi penegak hukum tetap harus menjadi perhatian.

“Salah satu hal yang dapat dilakukan Bersama Pansel adalah Bersama secara proaktif berkomunikasi Bersama Dewan Pengawas Untuk mencermati apakah kandidat Untuk internal KPK yang mendaftar pernah Memperoleh catatan dugaan Pelanggar kode etik atau tidak,” ujarnya.

Peristiwa Pidana-Peristiwa Pidana internal KPK juga menjadi perhatian serius. Sejumlah pimpinan dan pegawai KPK periode 2019-2024 tidak lepas Untuk Perdebatan. Misalnya, Peristiwa Pidana pemerasan Bersama Ketua KPK Firli Bahuri Pada Mantan Pembantu Presiden Pembantu Presiden Pertanian Syahrul Yasin Limpo dan Peristiwa Pidana pungutan liar (pungli) Bersama pegawai KPK yang Untuk diusut tuntas.

Fakta-fakta ini seharusnya menjadi perhatian serius Untuk Pansel dan Kepala Negara. Marwah dan integritas KPK harus menjadi salah satu prioritas utama Untuk mewujudkan gerakan Indonesia bersih Untuk Penyuapan. Gagasan pembentukan KPK diawali Bersama TAP Majelis Permusyawaratan Rakyat No. II Tahun 1998 yang mengamanatkan kepada Lembaga Legis Latif dan Pemerintah Untuk lebih progresif Untuk menciptakan pemerintahan yang bersih Untuk Penyuapan, Kolusi, dan Nepotisme.

Karenanya, Pansel KPK diharapkan dapat menjalankan proses seleksi Bersama adil dan transparan, memastikan bahwa kandidat terbaik dan berintegritas tinggi yang terpilih Untuk memimpin lembaga antirasuah ini.