Hilirisasi Tambang Ugal-ugalan, Lembaga Legis Latif Desak Prabowo Evaluasi Inisiatif Jokowi

JAKARTA – Anggota Komisi VII Lembaga Legis Latif Mulyanto mendesak Prabowo Subianto sebagai Pemimpin Negara terpilih Menilai kembali Inisiatif hilirisasi Sesudah resmi menggantikan Jokowi.

Menurut dia Inisiatif hilirisasi yang dijalankan Jokowi jauh Bersama kata berhasil Lantaran keuntungan ekonomis yang didapat tidak sebanding Bersama kerusakan lingkungan Ke semua area penambangan. Sejumlah kalangan menyebut pengelolaan tambang secara ugal-ugalan atas nama hilirisasi telah mendatangkan kutukan sumber daya alam.

Sumber daya alam yang seharusnya dapat menjadi sumber Keadaan Kelompok Ke Disekitar tambang, malah hidup Untuk Kebugaran yang sangat memprihatinkan. Dia menandaskan, anomali Yang Berhubungan Bersama Kesenjangan Ekonomi yang justru terjadi Ke Lokasi kaya SDA atau Lokasi yang digencarkan Inisiatif hilirisasi, yang sering disebut sebagai “Kutukan Sumber Daya Alam” (Deutch Desease) ini perlu diteliti lebih Untuk Bersama Pemerintah dan para ahli.

“Akan Tetapi menurut dugaan saya, hal ini disebabkan Lantaran rendahnya efektivitas dan efisiensi pengelolaan dana pembangunan yang berasal Bersama dana Bagi hasil (DBH) serta Iuran Wajib lainnya Bersama Pemerintah Lokasi, termasuk juga merebaknya Peristiwa Pidana-Peristiwa Pidana Penyalahgunaan Jabatan tambang. Agar pemasukan yang besar sekalipun tidak berdampak Bagi Keadaan Kelompok atau lambat dicapai,” tegas Mulyanto Untuk pernyataannya, Jumat (26/7/2024).

Dia melihat Kelompok direkrut hanya sebatas pekerja kasar Lantaran keterbatasan keahlian. Ditambah penyimpangan Untuk pengelolaan lingkungan menyebabkan sumber air dan lahan menyusut, yang membuat Lebihterus merosotnya pembangunan bidang Pertanian Ke Lokasi tersebut.

Sebab itu, Yang Berhubungan Bersama Inisiatif hilirisasi, pihaknya meminta agar Pemimpin Negara berikutnya Menilai Keputusan yang berlaku Di ini secara komprehensif termasuk efisiensi dana pembangunan Sebagai Keadaan rakyat.

Dia mendesak pemerintah agar melarang Produk Ekspor produk nikel setengah Bersama Sebab Itu berkadar rendah seperti NPI (nickel pig iron) dan ferronikel serta segera mengimplementasikan moratorium pembangunan smelter kelas satu yang menghasilkan produk nikel berkadar rendah tersebut.

“Kita perlu Mendorong hilirisasi nikel Bersama nilai tambah tinggi Agar efek gandanya Bagi Kelompok Menimbulkan Kekhawatiran Bersama membangun pabrik smelter yang memproduk nikel berkadar tinggi seperti stainless steel, baterai, dll,” tandasnya.

Samping Itu, perlu audit komprehensif Di smelter-smelter Bersama China yang rawan kebakaran Agar menimbulkan korban jiwa pekerja yang tidak sedikit,” tegasnya.