Rekomendasi Pansus Haji Lembaga Legis Latif Dinilai Banyak Kejanggalan

JAKARTA – Sahabat Lembaga Legis Latif Indonesia mendukung Pansus Haji Pada bertujuan Sebagai kebaikan umat utamanya Untuk pelayanan Di jamaah Kandidat haji. Sayangnya hal tersebut tidak tercermin Untuk kerja Pansus Haji. Pansus Haji Lembaga Legis Latif sangat politis dan ditengarai ada sentimen pribadi.

“Sesudah mencermati kerja-kerja yang dilakukan Pansus Haji Lembaga Legis Latif, kami menemukan kejanggalan, Lantaran yang dikejar bukan pelayanan haji yang kerap dikeluhkan jemaah Kandidat haji tapi kami duga ada sentimen pribadi yang menyelinap Untuk Pansus Haji.” kata Koordinator Sahabat Lembaga Legis Latif Indonesia, Bintang Wahyu Saputra Untuk keterangannya Ke Jakarta dikutip, Rabu (25/9/2024).

Menurutnya, faktor-faktor yang dikeluhkan jamaah Kandidat haji seperti sering terlambatnya pesawat malah luput Bersama perhatian Pansus Haji. Demikian juga hal lain seperti katering yang dikonsumsi jamaah Kandidat haji.

“Harusnya Pansus Haji panggil Garuda dan minta klarifikasi kenapa pesawatnya sering delay. Panggil Pejabat Tingginegara Kesejaganan minta laporan Istitha’ah dan tanyakan kenapa penyebab kematian jamaah Kandidat haji,” katanya.

Bintang mengatakan, urusan Haji bukan hanya tanggungjawab Kementerian Agama sebagai leading sector tapi juga tanggung jawab kementerian dan institusi Yang Terkait Bersama lainnya seperti Kementerian Perhubungan dan BUMN Yang Terkait Bersama.

“Rakyat Akansegera mendukung Pansus Haji jika objektif dan betul-betul berpihak kepada kepentingan umat. Di ini Pansus Haji Lembaga Legis Latif tidak melakukan itu yang terlihat justru sentimen negatif sangat personal Di Kementerian Agama.” ujar Bintang.

Bersama sebab itu jika ingin Menyambut Dukungan rakyat Pansus Haji harus memanggil pihak-pihak Yang Terkait Bersama atas dugaan pemalsuan data kependudukan jamaah calo haji.

“Panggil juga Kemenlu atau Konjen Jeddah dan Kemenkum Hak Fundamental dan Perpindahan Penduduk atas dugaan merebaknya visa ziarah Sebagai berhaji. Panggil Kementerian Perdagangan Yang Terkait Bersama pengadaan Konsumsi Untuk jamah Kandidat haji.” ucapnya.

“Jangan lupa juga panggil Ormas Islam Yang Terkait Bersama fatwa keagamaan. Pada pimpinan Kementerian Yang Terkait Bersama tidak dimintai klarifikasi, maka dugaan Pansus Haji dipenuhi kepentingan polik Karena Itu sulit dibantah,” kata Bintang.

(abd)