KLHK Ingin Generasi Muda Diperkuat Tata Kelola Karbon dan Kedaulatan RI

JAKARTA – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) ingin generasi muda diperkuat Untuk tata kelola dan kedaulatan Negeri Republik Indonesia (RI). Hal ini terungkap Untuk Workshop Tata Kelola Karbon dan Kedaulatan Indonesia, Ke Universitas Diponegoro, Jumat 28 Juni 2024.

Peristiwa diskusi Bersama generasi muda, khususnya kalangan mahasiswa ini menyoroti pentingnya pengelolaan emisi karbon yang efektif serta memastikan kedaulatan Indonesia Untuk pelaksanaan perdagangan karbon. Untuk diskusi Bagi mencari solusi inovatif pengelolaan emisi karbon, melibatkan 357 peserta Bersama kalangan generasi muda, pemerintah, akademisi, dan industri.

Rektor Undip, Prof Suharnomo menyampaikan, adanya cognitive dissonance Di perilaku peduli lingkungan, Agar mempengaruhi tindakan yang dilakukan. Suharmono menekankan tentang pentingnya memilih berkembang secara ekonomi Tetapi juga mendukung Sustainability lingkungan.

“Kita butuh banyak endorsement, lebih banyak kampus lagi Bagi punya suara lebih kencang guna menyuarakan hal-hal seperti ini. Mudah-mudahan Lebih banyak yang speak up maka Berencana makin banyak gaungnya,” kata Suharmono Untuk keterangannya, Minggu (30/6/2024).

Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLHK, Sigit Reliantoro menegaskan, perlunya pemikiran dan Konsep environmental citizenship Untuk penyelesaian masalah triple planetary crises.

“Environmental citizenship menekankan peran tanggung jawab individu, komunitas, dan organisasi Di lingkungan dan sumber daya alam yang muncul Ke awal tahun 2000-an,” ucapnya.

Kata Sigit, sebagai warga lingkungan, generasi muda dan Komunitas berperan sebagai agen perubahan yang bertanggung jawab menjaga Sustainability lingkungan.

“Dan Memangkas dampak negatif yang melampaui batas kedaulatan Indonesia dan menekankan hak dan kewajiban lingkungan hidup Ke tingkat lokal, nasional, maupun Internasional Bersama fokus Ke solusi dan mencegah masalah Mutakhir,” jelasnya.

Untuk diskusi ini, Ahli Politik Luar Negeri dan juga Penasihat Senior Pejabat Tingginegara LHK, Prof Makarim Wibisono, Memberi langkah-langkah yang tepat Bagi pelaksanaan perdagangan karbon dan Politik Luar Negeri. Bahwa tata kelola perdagangan karbon, berpedoman Di nilai-nailai Dasar Pancasila.