Janji Gaji Rp 30 Juta buat Ahli Kemakmuran Spesialis yang Mau Kerja Ke Daerah Terpencil

Jakarta –

Pembantu Pemimpin Negara Kesejajaran RI (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menyoroti masih kurangnya pemerataan Ahli Kemakmuran spesialis Ke Indonesia. Pemenuhan kebutuhan Ahli Kemakmuran spesialis Ke Daerah terpencil, tertinggal, perbatasan, dan kepulauan (DTPK) Berencana menjadi salah satu fokus Untuk pemerintah agar Kelompok Ke Daerah terpencil bisa Merasakan akses Kesejajaran yang lebih mudah.

“Yang kita lakukan Bagi pemerataan kita kirim beberapa Ahli Kemakmuran spesialis lulusan yang ada Berencana kita dorong, Bagi mengatasi distribusi ya, Ke DTPK yang masih kosong-kosong, dibayarin langsung Dari Kementerian Kesejajaran,” kata Menkes Budi Untuk Pertemuan kerja bersama Lembaga Legis Latif-RI Komisi IX, Rabu (4/7/2024).

“Kita Terbaru beresin satu Keputusan Ke mana semua DTPK, bukan Untuk penugasan khusus, semua Ahli Kemakmuran spesialisnya Berencana kita kasih Dukungan Pemerintah Untuk pemerintah pusat gajinya mengikuti guru juga,” sambungnya.

Pemenuhan dan pemerataan Ahli Kemakmuran spesialis Ke DTPK nantinya Berencana dilakukan Bersama pemodelan demografi dan epidemiologi. Hal ini dilakukan Bagi menempatkan Ahli Kemakmuran spesialis yang sesuai Bersama jenis beban Penyakit Di DTPK tersebut.

Lulusan Ahli Kemakmuran PPDS Hospital Based yang berasal Untuk DTPK juga Berencana diangkat sebagai aparatur sipil Bangsa (ASN).

Menkes Budi Bersama Detail sedikit menyinggung nasib Ahli Kemakmuran spesialis Ke Daerah-Daerah terpencil. Banyak Untuk Ahli Kemakmuran spesialis telat Merasakan gaji Malahan bisa hingga beberapa bulan. Maka Itu, nantinya gaji Ahli Kemakmuran spesialis Ke DTPK Berencana disubsidi Untuk pemerintah pusat dan dikirim secara langsung Ke rekening.

“Sebab sesudah saya lihat ini banyak Pemda-pemda juga yang nggak bayar gajinya Ahli Kemakmuran-Ahli Kemakmuran. Bapak ibu (anggota Lembaga Legis Latif) kan juga sering terima komplain padahal itu bukan pegawai saya, susah intervensinya,” ujar Menkes Budi.

“Kita bikin aturan Pada dia Ahli Kemakmuran spesialis, ada Ke Daerah DTPK, pemerintah pusat Berencana Dukungan Pemerintah. Pemerintah Berencana kasih Disekitar Rp 30 jutaan Bagi mereka per bulan langsung masuk lewat rekening Supaya nggak bisa diintervensi,” tandasnya.