Buruh Tuntut Aturantertulis Ciptaker Dicabut, Tolak Upah Murah Siap Mogok Nasional

JAKARTA – Pemimpin Negara Partai Buruh Said Iqbal mengungkapkan Aksi Massa unjuk rasa kali ini menuntut Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law. Mereka juga Menentang kenaikan upah buruh yang terlalu murah menimbang kenaikan Kenaikan Penurunan Nilai Mata Uang Dan Jasa Di 2,8%.

Said menandaskan, Bersama kenaikan upah buruh yang terlalu murah, daya beli Komunitas kini juga Lebihterus menurun hingga 30%. Tak ragu, dia kembali menegaskan penyebab ini semua adalah Aturantertulis Ciptaker atau Omnibus Law.

“Sekarang Kenaikan Penurunan Nilai Mata Uang Dan Jasa 2,8 persen. Naik upah temen temen ngerasain gak cuma 1,58 persen, kita semua nombok. Apalagi kalau upah rill. Upah riil atau Daya beli kita itu turun 30%, penyebabnya adalah Omnimbus law,” kata Said selepas mengantar massa buruh Aksi Massa Hingga Patung Kuda, Senin (8/7/2024).

Said menjelaskan, kenaikan upah pekerja sebesar 1,58%, tidak berbanding sama Bersama kenaikan ASN, TNI dan Polri.

“Ngerasain nggak kemarin naik gaji berapa? cuma 1,58%. Sedangkan Kenaikan Penurunan Nilai Mata Uang Dan Jasa 2,8%. Sambil, Pegawai negeri naik 8%, TNI- Polri naik 8%, Kita setuju saja. Kenapa kita dikasih 1,58%,” tandasnya.

Atas kegelisahan para buruh tersebut, Said Iqbal mengatakan Topik Kesejaganan dan kepastian para pekerja Hingga Indonesia lebih mengancam dibandingkan Topik Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

“Karenanya kita ingin memastikan bahwa ancaman ini jauh lebih berat Bersama Topik tapera, jauh lebih berat Bersama Topik JHT yang katanya mau dikasih nanti masa pensiun, dan jauh lebih berat Bersama Topik-Topik perburuhan lainnya,” tegas Said.

Pemimpin Negara Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) ini mengungkapkan 5 juta lebih massa buruh Akansegera mogok kerja nasional berujung Di penghentian produksi dan berpengaruh besar Di ekonomi. Hal itu terjadi apabila Keinginan judicial review atau uji materil Yang Terkait Bersama pencabutan Omnibuslaw Undang-Undang (Aturantertulis) Cipta Kerja (Ciptaker) hingga tolak upah murah tak dikabulkan Mahkamah Konstitusi (MK).

“Bagi kami Omnibuslaw Aturantertulis Cipta Kerja harga mati. Karenanya kami berharap Pemerintahan Hingga Didepan bisa Menerbitkan Perpu Sebagai mencabut Aturantertulis Cipta Kerja. Aksi Massa hari ini serempak Hingga beberapa Lokasi kalau tidak didengar pasti Akansegera mogok nasional,” terang Said.

“Kami Menyusun mogok nasional menunggu hasil keputusan sidang terakhir boleh dikatakan bulan ini. Sebab kita harus menunggu jadwal Bersama MK. Kita Akansegera persiapkan prinsipnya minimal satu hari stop produksi. Lebih Bersama 5 juta buruh Akansegera terlibat Untuk mogok nasional Bersama bentuk stop produksi,” jelasnya.