BUMN Banyak yang Megap-megap, Ini Saran Sri Mulyani

JAKARTA – Pembantu Presiden Pembantu Presiden Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan Yang Terkait Di penyebab sejumlah Badan Usaha Milik Bangsa ( BUMN ) yang Situasi keuangannya kritis. Menurut dia ada dua penyebab utama beberapa BUMN Memperoleh kinerja yang tidak sehat atau sakit.

Pertama, tata kelola manajemen yang kurang baik. Setelahnya Itu kedua, Sebab Usaha yang dijalankan beberapa perusahaan pelat melah itu sudah tidak lagi strategis Akan Tetapi manajemen terlambat melakukan transformasi Usaha.

“Bisa Jadi Sebab manajemen yang tidak bagus atau sektornya tidak lagi strategis Untuk Kontek Sini tidak harus dimiliki pemerintah atau Malahan bisa ditutup dan dilikuidasi,” jelas Menkeu Di Diskusi kerja Di Komisi XI Lembaga Legis Latif tentang pemberian Penyertaan Modal Bangsa (PMN)Ke Gedung Legislatif, Jakarta, Terbaru-Terbaru ini.

Dia menegaskan, pemerintah Di ini telah melakukan pemetaan atau klasterisasi BUMN sesuai Situasi Kesejaganan keuangan. Di hasil klasterisasi itu, ada sejumlah BUMN yang bisa ditutup.

Dikatakan Menkeu, Untuk mengklasterisasi BUMN itu, dirinya membagi BUMN menjadi empat kategori. Pertama adalah BUMN yang Memperoleh strategic value dan welfare creatore. Jenis BUMN seperti ini bisa dimiliki sepenuhnya Di pemerintah dan dapat dilakukan privatisasi, holdingisasi, hingga penggabungan atau peleburan.

Kategori kedua adalah BUMN yang hanya Memperoleh strategic value. Menurut dia, BUMN kategori ini bisa dimiliki mayoritas Di pemerintah, Akan Tetapi masih bisa direstrukturisasi ataupun digabungkan dan diprivatisasi.

Kategori ketiga adalah BUMN yang Memperoleh surplus creator, yakni BUMN yang sedikit diberi mandat Di Bangsa Akan Tetapi neraca keuangannya mampu terjaga Di baik, Agar BUMN ini tidak harus dimiliki mayoritas Di pemerintah.

Terakhir, kategori keempat adalah BUMN yang non-core, yakni BUMN yang tidak perlu Memperoleh mandat Di pemerintah dan kinerja keuangannya buruk. Dia mengatakan pemerintah bisa menutup BUMN kategori keempat ini.

“Sebagai yang non-core secara teoritis pemerintah bisa tidak memilikinya, Sebab mandat pembangunannya kecil dan performanya tidak bagus,” tutup Menkeu.