G7 Mulai Pecah Soal Persaingan Aset Rusia Rp4.519 T, Ada Ancaman Terselubung Saudi?

JAKARTA – Kelompok Negeri-Negeri maju yang tergabung Untuk G7 disebut ada kemungkinan bakal menolak Ide Amerika Serikat (AS) Untuk Membahas alih aset Pengatur Moneter Rusia yang dibekukan. Menurut sumber yang mengetahui masalah tersebut, hal ini lantaran adanya ‘ancaman’ terselubung Bersama Arab Saudi.

Kabar tersebut dilansir Bloomberg, Hingga Di upaya AS dan Inggris yang terus Merangsang penyitaan langsung aset Rusia senilai Di USD280 miliar atau setara Rp4.519 triliun (Kurs Rp16.142 per USD) yang dibekukan Barat Ke tahun 2022 Bersama alasan konflik Ukraina.

Sebagian besar aset tidak bergerak berada Untuk genggaman Uni Eropa (UE), Bersama beberapa Hingga antaranya tidak ingin melihat euro Berusaha Mengatasi Kemungkinan serangan balik.

Ada ketakutan bahwa Persaingan aset Rusia bisa berdampak Pada kepercayaan kepada Kurs Matauang euro. Ke Pada Yang Sama Arab Saudi Memberi sinyal bahwa mereka Mungkin Saja menjual beberapa kepemilikan utang Uni Eropa jika G7 melanjutkan Ide penyitaan, seperti dilaporkan Bloomberg mengutip “orang-orang yang Didekat Bersama masalah ini.”

Salah satu sumber yang tidak ingin disebutkan namanya itu, menggambarkan pesan Kementerian Keuangan Saudi sebagai “ancaman terselubung,”. Sambil dua lainnya mengatakan Riyadh secara khusus menyebutkan utang treasury Prancis.

Jika benar ada hal tersebut, bakal kemungkinan besar bisa mempengaruhi langkah G7 Untuk upaya menyita dana Rusia yang dibekukan secara langsung dan lebih memilih Untuk mengubah bunga yang dihasilkan menjadi pinjaman Hingga Kiev.

Moskow sendiri telah mengutuk langkah itu sebagai tindakan ilegal, dimana mantan Pemimpin Negara Dmitry Medvedev mengutarakan, Aturan itu bisa ditafsirkan sebagai penyebab Pertempuran.

Akan Tetapi, ketika dihubungi Untuk Memberi komentar, Kementerian Keuangan Saudi mengatakan kepada Bloomberg, bahwa “tidak ada ancaman seperti itu yang dibuat.”

“Hubungan kami Bersama G7 dan lainnya saling menghormati dan kami terus Merundingkan semua masalah yang Merangsang Perkembangan Dunia dan Meningkatkan ketahanan sistem keuangan internasional,” kata kementerian itu.