Tak Semua Taksi Online Boleh Gunakan Pertalite Pada Pembatasan

Jakarta, CNN Indonesia —

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Membeberkan sinyal positif pembatasan Bahan Bakar Energi (BBM) Bantuan Penurunan Nilai Mata Uang, Pertalite, tidak dikenakan Untuk taksi online. Akan Tetapi ada wacana pengecualian Untuk taksi online kelas mewah dan Yang Berhubungan Di hal ini dikatakan butuh pengawasan.

Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian ESDM Agus Cahyono Membeberkan pembahasan soal pembatasan Pertalite Untuk taksi online masih dilakukan.

“Kemarin kalau enggak salah, masih pembahasan taksi online. Mereka dikenakan (BBM Bantuan Penurunan Nilai Mata Uang), tapi pengawasannya itu,” kata Agus Di Jakarta, Rabu (10/7), diberitakan Di.

Agus merespons hal itu Pada ditanya tentang revisi Peraturan Pemimpin Negara 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Energi yang bakal menjadi dasar regulasi pembatasan Pertalite.

Dia juga melempar sinyal bahwa pemerintah Berencana membatasi Pertalite berdasarkan volume silinder mesin kendaraan (cylinder capacity/cc) dan jenisnya. Kata Agus pihaknya tak ingin penyaluran BBM Bantuan Penurunan Nilai Mata Uang berjalan tanpa pengawasan.

Dia menambahkan taksi online kelas mewah tak berhak menggunakan Pertalite.

“Siapa sih User yang layak dilindungi? Yang paling dasar adalah kendaraan-kendaraan kan kendaraan umum dan Untuk yang kendaraan Komunitas menengah,” ujar Agus.

Revisi regulasi dikatakan Hingga Pada Ini belum terbit, walau demikian pemerintah rencananya bakal memberlakukan pembatasan Pertalite mulai 17 Agustus 2024.

Wacana itu dilempar Pembantu Pemimpin Negara Koordinator Bidang Kemaritiman dan Penanaman Modal Asing Luhut Binsar Pandjaitan Pada Merundingkan tentang efisiensi pemerintah, Pertamina dan pemberian Bantuan Penurunan Nilai Mata Uang Di pemerintah yang tak Di tempatnya.

“Dan juga pemberian Bantuan Penurunan Nilai Mata Uang yang tidak Di tempatnya. Itu sekarang Pertamina Di menyiapkan. Kita berharap 17 Agustus ini, kita sudah bisa mulai, Di mana orang yang tidak berhak Menyambut Bantuan Penurunan Nilai Mata Uang itu Berencana bisa kita kurangi,” kata Luhut Di unggahan akun media sosialnya, @luhut.pandjaitan, Selasa (9/7).

(fea/fea)