Legislator PKS Siap Dorong Pansus Judi Online

Anggota Komisi III Wakil Rakyat, Habib Aboe Bakar Al Habsyi siap Mendorong Pansus Judi Online (Judol) Untuk Menilai kinerja perbankan dan lembaga keuangan non bank. Foto/Wakil Rakyat.go.id

JAKARTA – Anggota Komisi III Wakil Rakyat, Habib Aboe Bakar Al Habsyi siap Mendorong Pansus Judi Online (Judol) Untuk Menilai kinerja perbankan dan lembaga keuangan non bank. Hal ini Yang Terkait Di maraknya Peristiwa Pidana judol Lewat pendirian layanan jasa pembayaran Di Olahragawan judol.

“Hadirnya pansus Untuk Menilai kinerja perbankan dan lembaga keuangan non bank yang diduga ikut membantu tranksasi pembayaran judol ini,” ujar Aboe merespons usulan Ri Direktur Centre for Banking Crisis (CBC) Achmad Deni Daruri agar Wakil Rakyat membentuk Pansus Judol Ke Jakarta, Selasa (16/7/2024).

Politikus PKS ini mengaku prihatin Berencana maraknya transaksi judol yang Lebihterus digemari Komunitas hingga anggota dewan. Apalagi banyak Peristiwa Pidana bunuh diri akibat judol. Lantaran itu, ia Berencana Menyoroti usulan pembentukan Pansus Judol ini bersama fraksi-fraksi Ke Wakil Rakyat.

“Sosialisasikan Berencana kita lakukan Di sejumlah fraksi agar Pansus Judol ini bisa dibentuk dan membongkar praktik jasa layanan pembayaran judol yang diduga didukung Di sistem perbankan dan lembaga keuangan non bank,” tegasnya.

Aboe juga setuju jika dana transaksi judol dikembalikan Di Bangsa. Artinya, bank tidak hanya sebatas memblokir rekening tetapi bank wajib mengembalikan dana tersebut Di Bangsa.

Sebelumnya Itu, Ri Direktur Centre for Banking Crisis (CBC) Achmad Deni Daruri meminta perbankan kembalikan pendapatan judol Di Bangsa dan segera dibentuk Pansus Judol.

“OJK maupun Bankindonesia wajib melakukan audit investigasi Di lembaga keuangan bank dan non bank yang diduga Yang Terkait Di judol yang hingga Pada ini luput dilakukan Di lembaga keuangan secara rutin,” katanya.

Untuk mencegah pemilik judol Memiliki layanan jasa pembayaran, Deni mengusulkan sejumlah hal. Pertama, peningkatan kerja sama antarlembaga pemerintah, seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), OJK, dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Penting Untuk mengidentifikasi dan memblokir transaksi yang Yang Terkait Di Di judi online.

Kedua, lanjutnya, penerapan regulasi yang lebih ketat Di lembaga keuangan dan layanan pembayaran elektronik Untuk memastikan bahwa mereka tidak memproses transaksi yang berkaitan Di judi online.

Artikel ini disadur –> Sindonews Indonesia News: Legislator PKS Siap Dorong Pansus Judi Online