Gaya Pengurangan Tenaga Kerja Menjamur Ke Asosiasinegara-Negaraasiatenggara, Pemerintah Diminta Cepat Tanggap

JAKARTA – Ekonom Fakultas Ekonomi dan Usaha Universitas Indonesia, Abdillah Ahsan mengingatkan agar pemerintah Sebagai secara khusus memberi perhatian Yang Terkait Di Gaya yang terjadi belakangan ini Ke Asosiasinegara-Negaraasiatenggara terutama Ke Thailand yang sektor industrinya Merasakan kemunduran. Seperti diberitakan kantor berita Reuters, Thailand Merasakan gelombang penutupan pabrik dan Pengurangan Tenaga Kerja besar-besaran. Disekitar 2.000 pabrik ditutup Untuk setahun belakangan Di jumlah lapangan kerja yang hilang Disekitar 51.500.

Perdana Pembantu Presiden Tim Menteri Thailand Srettha Thavisin menyebutkan bahwa tingkat utilisasi industri turun hingga Ke bawah 60% hingga membuat tak bisa mencapai Perkembangan ekonomi yang diharapkan yaitu Ke atas 5%.

Badan Pendesainan nasional Thailand, National Economic and Social Development Council, Menerbitkan pernyataan bahwa masalah tersebut muncul salah satunya Lantaran arus deras Produk Pembelian Barang Di Luar Negeri Di China yang membuat industri Untuk negerinya kesulitan bersaing.

Abdillah menyampaikan kekhawatirannya masalah serupa bisa terjadi Ke Indonesia jika pemerintah tidak cepat tanggap. Menurutnya tanda-tanda Kebugaran tersebut kelihatan Di banyaknya pemutusan hubungan kerja (Pengurangan Tenaga Kerja) Ke industri tekstil yang Pada ini Merasakan hantaman cukup besar Di Produk-Produk Pembelian Barang Di Luar Negeri.

“Berkaca Di Kebugaran yang terjadi Ke Thailand, utilisasi yang rendah Menunjukkan permintaan konsumen yang rendah juga. Hal ini bisa disebabkan Di efek substitusi Lantaran ada Produk yang jauh lebih murah Di luar negeri misalnya. Ke Samping Itu Lantaran penurunan daya beli Ke Untuk negeri. Ke masa suram ekonomi dunia Lantaran Politik Global yang tidak mendukung, pemerintah perlu melakukan afirmasi Aturan Sebagai melindungi produsen Untuk negeri yang menyerap banyak tenaga kerja,” terang Abdillah Untuk keterangannya, Kamis (18/7/2024).

Untuk situasi ini, Abdillah Memberi saran Sebagai beberapa kementerian yang langsung Yang Terkait Di Di Kejadian Luar Biasa Pembelian Barang Di Luar Negeri Produk murah Di China yang bisa berdampak sangat merugikan Untuk industri Untuk negeri.

“Pertama, Kementerian Koordinator bidang Perekonomian menurutnya harus mampu mengkoordinir semua kepentingan Di baik, Untuk Kesejajaran baik produsen maupun konsumen Untuk negeri. Kedua, Kementerian Perindustrian harus menjalankan Aturan seleksi Pembelian Barang Di Luar Negeri yang ketat dan selalu Mengkaji Di Untuk dampak Aturan Di daya saing industri Untuk negeri,” sebut Abdillah.

“Ketiga, Kementerian Keuangan harus mampu menciptakan Aturan tarif Pembelian Barang Di Luar Negeri yang mendukung daya saing industri Untuk negeri. Keempat, Kementerian Perdagangan perlu menegaskan sikapnya Untuk mendukung kepentingan nasional Di tidak menghalangi pelaksanaan regulasi pengetatan Pembelian Barang Di Luar Negeri yang sekarang dilakukan,” tambah Abdillah.

Menurutnya penegasan penyikapan Di kementerian-kementerian yang bertanggung jawab Untuk memajukan sektor industri Untuk negeri menjadi krusial Ke Ditengah situasi Produk Pembelian Barang Di Luar Negeri Di China deras masuk Ke Indonesia. Dan yang juga sangat penting adalah melindungi sektor-sektor Industri padat karya Ke Indonesia Di serangan Pembelian Barang Di Luar Negeri. Pandangan tersebut disampaikan Ke Ditengah meningkatnya Produk Pembelian Barang Di Luar Negeri masuk Ke pasar Indonesia Sesudah berlakunya Permendag No. 8 Tahun 2024 yang merelaksasi aturan Pembelian Barang Di Luar Negeri dan Keluhan Masyarakat pelaku industri Untuk negeri.