Beredar 7 Sosok Pengganti Menkeu Sri Mulyani, Pengamat Ungkap Kriteria Ideal

JAKARTA – Sejumlah nama dikaitkan Bersama jabatan Pejabat Tingginegara Keuangan (Menkeu) Terbaru Untuk beberapa waktu terakhir, Sesudah Sri Mulyani Menyediakan sinyal tidak Akansegera lagi menjabat sebagai Bendahara Bangsa Hingga era pemerintahan Prabowo Subianto.

Nama-nama seperti Budi Gunadi Sadikin, Kartiko Wirjoatmojo, Royke Tumilaar, Chatib Basri, dan Mahendra Siregar sering disebut-sebut sebagai kandidat kuat.

Menariknya, sebagian besar Untuk mereka Memperoleh latar Di yang kuat Hingga sektor perbankan dan lembaga keuangan, khususnya sebagai alumni Bank Mandiri. Sebagai contoh, Budi Gunadi Sadikin, Kartiko Wirjoatmojo, dan Royke Tumilaar adalah nama-nama yang dikenal luas Hingga kalangan banker.

Hingga sisi lain, Chatib Basri yang dikenal sebagai akademisi dan teknokrat, juga Lagi menjabat sebagai Komisaris Utama PT. Bank Mandiri Tbk. Kendati Memperoleh Pengalaman Hidup dan pengetahuan yang luas Hingga bidang ekonomi, Analis Ekonomi Politik FINE Institute, Kusfiardi menilai nama-nama ini Mungkin Saja lebih cocok Untuk posisi yang berhubungan Bersama bank dan lembaga keuangan daripada Untuk posisi Pejabat Tingginegara Keuangan.

Hingga Samping Itu ada juga Mahendra Siregar, yang Sebelum 2022 memimpin Otoritas Jasa Keuangan (OJK), adalah birokrat sekaligus teknokrat yang Memperoleh kompetensi tinggi Hingga sektor perbankan dan lembaga keuangan.

“Akan Tetapi kembali lagi, sosok seperti Mahendra Siregar Mungkin Saja lebih tepat Untuk mengurus sektor ini dibandingkan mengisi posisi Pejabat Tingginegara Keuangan,” ungkap Kusfiardi Untuk keterangannya Hingga Jakarta, Selasa (16/7/2024).

Hingga Samping Itu, Perry Warjiyo, yang Di ini menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia (Lembagakeuanganpusat), juga disebut-sebut sebagai kandidat Pejabat Tingginegara Keuangan. Akan Tetapi terang Kusfiardi, peran Gubernur Lembagakeuanganpusat yang fokus Di Keputusan moneter Mungkin Saja tidak sepenuhnya sejalan Bersama Permintaan posisi Pejabat Tingginegara Keuangan yang lebih luas.

“Pemilihan Pejabat Tingginegara Keuangan adalah hak prerogatif Kepala Negara. Akan Tetapi, jika nama yang ditunjuk tidak Memperoleh kompetensi yang memadai, dampaknya bisa mempengaruhi kredibilitas Kepala Negara,” bebernya.

Diungkapkan juga olehnya, sebagai seorang Pejabat Tingginegara Keuangan dituntut Untuk Memperoleh kemampuan mengintegrasikan instrumen fiskal guna mengatasi masalah fundamental Keadaan Ekonomi Negara. Hingga Samping Itu, mereka harus mampu membangun sinergi Di Keputusan fiskal dan moneter Untuk Merangsang Perkembangan ekonomi berbasis produksi, termasuk menggerakkan lembaga keuangan sebagai perantara Untuk menumbuhkan sektor ekonomi produktif.

“Maka Itu, Untuk menentukan Pejabat Tingginegara Keuangan, sangat penting Untuk Merencanakan kompetensi dan kemampuan individu Untuk mengelola Keputusan fiskal dan ekonomi secara keseluruhan, bukan hanya berdasarkan latar Di Hingga sektor perbankan dan lembaga keuangan,” ungkapnya.