Ide Pembatasan Pertalite Mulai 1 Oktober, Karena Itu Berdasarkan Cc?

Jakarta, CNN Indonesia —

Informasi tentang Ide pembatasan BBM Dukungan Pemerintah Pertalite terus berkembang. Hingga Pada Ini belum ada yang pasti tentang kriteria kendaraan mana saja yang boleh dan dilarang menggunakannya.

Ide pembatasan awalnya terindikasi bakal berlaku Ke 1 September menurut perkataan Arifin Tasrif Hingga akhir masa jabatannya sebagai Pejabat Tingginegara ESDM.

Akan Tetapi Pejabat Tingginegara ESDM yang Mutakhir, Bahlil Lahadalia, menjelaskan September merupakan masa sosialisasi. Sedangkan Ide penerapan pembatasan terindikasi Ke 1 Oktober.

“Memang ada Ide begitu (berlaku 1 Oktober), Sebab begitu aturannya keluar, Permennya keluar kan itu ada waktu sosialisasi. Nah, waktu sosialis ini yang Di saya bahas,” Bahlil, Selasa (27/8).

Pemimpin Negara Joko Widodo (Jokowi) yang ditanyai Yang Terkait Bersama hal ini Ke Rabu (28/8) mengatakan ‘belum ada keputusan’ tentang pembatasan BBM Dukungan Pemerintah.

“Saya kira kita masih Di proses sosialisasi, kita Berencana melihat Hingga lapangan seperti apa, belum ada keputusan. Belum ada Pertemuan,” kata Jokowi.

Kriteria

Pekan lalu Sekretaris Jenderal ESDM Dadan Kusdiana mengatakan kriteria kendaraan yang boleh menggunakan Pertalite masih dirumuskan Akan Tetapi kata dia tak berubah Di draf peraturan yang pernah dibuat.

Di draf itu salah satu kriteria pembatasan ditentukan berdasarkan kapasitas mesin kendaraan. Kendaraan Pribadi yang diizinkan mengisi Pertalite hanya Hingga bawah 1.400 cc dan Kendaraan Bermotor Roda Dua Hingga bawah 250 cc.

Sambil Untuk BBM Dukungan Pemerintah Biosolar hanya boleh dipakai Kendaraan Pribadi Hingga bawah 2.000 cc.

“Ya kita hasilnya Di Pertemuan menko ya, semua tidak ada yg berubah Hingga situ,” ucap Dadan.

Bahlil Membeberkan dasar regulasi pembatasan Berencana berupa peraturan Pejabat Tingginegara (Permen) ESDM. Sebelumnya sempat diwacanakan dasar regulasinya adalah revisi revisi Peraturan Pemimpin Negara (Perpres) Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Migas.

Pembahasan revisi peraturan itu kemungkinan tak dilanjutkan.

(fea)