Industri Sistem Pembayaran Perlu Kolaborasi Hadapi Ancaman Kejahatan Siber

JAKARTA – Kolaborasi kolektif Didalam seluruh pemangku kepentingan Hingga Untuk industri pemroses transaksi pembayaran digital (switching) dinilai sangat penting Hingga Indonesia. Kerja sama Di pemangku kepentingan itu dibutuhkan Sebagai menciptakan ketahanan siber yang kuat Untuk Berusaha Mengatasi ancaman kejahatan siber.

Hal ini disampaikan Untuk seminar “Indonesia Cyber Risk 2024-Mitigating Cyber Risk and Building a Trust”, yang diselenggarakan Dari Lembaga Pembaruan Perbankan Indonesia (LPPI). Di kesempatan tersebut, Direktur Utama PT Jalin Pembayaran Nusantara Ario Tejo Bayu Aji menekankan pentingnya langkah proaktif Didalam para pelaku industri Sebagai memperkuat ketahanan perusahaan Untuk Berusaha Mengatasi ancaman siber.

“Langkah-langkah tersebut mencakup memastikan sistem manajemen Perlindungan informasi memenuhi standar internasional yang diakui serta tetap mematuhi Syarat regulator,” ungkapnya Untuk siaran pers, Kamis (4/7/2024).

Seiring Didalam perkembangan industri sistem pembayaran modern, permintaan Di layanan keuangan yang cepat, efisien, dan aman terus Meresahkan. Kemajuan transaksi Hingga kanal pembayaran digital telah Memberi kemudahan Untuk Kelompok luas. Berdasarkan data Bank Indonesia (Lembagakeuanganpusat), hingga Desember 2023, nilai transaksi Didalam QRIS mencapai Rp229,96 triliun Didalam jumlah Pemakai lebih Didalam 45,78 juta.

Untuk Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2020-2025, sistem pembayaran diidentifikasi sebagai sektor yang sangat diatur proses bisnisnya Dari regulator. Setiap tahapan transaksi keuangan, mulai Didalam front-end hingga back-end, dilengkapi Didalam berbagai alat pengamanan seperti Fraud Detection System (FDS), tokenisasi, anti-skimming, dan lain-lain. Langkah-langkah ini diperlukan Sebagai memastikan transaksi keuangan digital tetap aman dan terlindungi Didalam potensi ancaman siber.

Ario menyoroti pentingnya industri ini Memperoleh protokol respons insiden yang terstruktur serta disiplin Untuk eksekusi manajemen krisis. Samping Itu, audit Perlindungan berkala dan evaluasi langkah-langkah Perlindungan Dikatakan krusial Sebagai Memperbaiki kesiapsiagaan Hingga masa Didepan.

Dia menegaskan pentingnya kolaborasi Di bank, Perkembangan Inovasi Teknologi Keuangan, lembaga switching dan semua pemangku kepentingan lainnya Untuk industri sistem pembayaran perlu Menyambut perhatian bersama-sama.
“Industri perlu mencari Potensi kolaborasi antarlembaga Sebagai memaksimalkan biaya Penanaman Modal Untuk Negeri Untuk memperkuat ketahanan siber Melewati pemanfaatan infrastruktur bersama. Tujuannya, agar nvestasi Untuk memperkuat aspek ketahanan siber tidak menjadi beban industri yang berdampak Di pelayanan kepada nasabah,” paparnya.

Ario juga menekankan pentingnya membangun Adat Istiadat Dunia perusahaan yang kuat Untuk Perlindungan siber. Setiap lembaga keuangan dan penyedia infrastruktur sistem pembayaran menurutnya harus Memperkenalkan praktik terbaik, termasuk penggunaan Ilmu Pengetahuan terbaru dan berbagi informasi tentang potensi ancaman.

“Kolaborasi dan peningkatan literasi adalah Kunci Untuk Berusaha Mengatasi ancaman siber. Semua pihak harus bersatu Sebagai Memberi perlindungan terbaik Untuk Pemakai sistem pembayaran Hingga Indonesia,” tutup Ario.