Keputusan Resmi Muhammadiyah Kelola Tambang Akhir Pekan Ini

JAKARTA – Sekretaris Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Abdul Mu’ti Merespons kabar Muhammadiyah telah Merasakan tawaran izin usaha pertambangan (IUP) Sebagai ormas keagamaan Didalam pemerintah. Menurutnya, keputusan resmi Berencana disampaikan Sesudah Konsolidasi Nasional Ke Yogyakarta akhir pekan ini.

Di keterangan tertulisnya, Abdul Mu’ti mengungkapkan, ada penawaran mengelola tambang Didalam pemerintah Lewat Pembantu Presiden Tim Menteri Penanaman Modal/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadilla yang disampaikan Di Diskusi Pleno PP Muhammadiyah Ke 13 Juli 2024. Di penawaran itu belum disampaikan lokasi tambang Untuk Muhammadiyah.

“PP Muhammadiyah telah Merundingkan penawaran tersebut Di Pleno 13 Juli,” kata Abdul Mu’ti, Kamis (25/7/2024).

Meski telah dibahas Di Diskusi Pleno tapi keputusan resmi pengelolaan tambang Didalam Muhammadiyah belum disampaikan Hingga publik. Keputusan resmi Berencana disampaikan akhir pekan ini Ke Yogyakarta.

“Keputusan resmi pengelolaan tambang Didalam PP Muhammadiyah Berencana disampaikan secara resmi Sesudah Konsolidasi Nasional yang Insya Allah dilaksanakan 27-28 Juli Ke Universitas Aisyiyah Jogjakarta,” katanya.

Sebagai diketahui,Kepala Negara Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan aturan terbaru mengenai izin usaha tambang Untuk ormas keagamaan. Aturan tersebut diatur Di Peraturan Kepala Negara (Perpres) Nomor 76 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Negara Nomor 70 tentang Pengalokasian Lahan Untuk Penataan Penanaman Modal.

“Di rangka peningkatan Keadaan Kelompok, WIUPK yang berasal Didalam Daerah Mantan PKP2B dapat dilakukan penawaran secara prioritas kepada Badan Usaha yang dimiliki Didalam Organisasi Kemasyarakatan keagamaan,” bunyi Pasal 5A dikutip Didalam aturan tersebut.

Organisasi Kemasyarakatan keagamaan itu harus memenuhi kriteria dan Memiliki organ yang menjalankan kegiatan ekonomi serta bertujuan pemberdayaan ekonomi anggota dan Keadaan Kelompok/umat. Penawaran izin usaha tambang itu berlaku Di jangka waktu 5 tahun Sebelum peraturan berlaku.

“Penawaran WIUPK sebagaimana dimaksud Ke ayat (1) berlaku Di jangka waktu 5 (lima) tahun Sebelum Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara berlaku,” bunyi aturan tersebut.

Nantinya, Pembantu Presiden Tim Menteri Pembina Sektor mendelegasikan wewenang penetapan, penawaran, dan pemberian WIUPK kepada Pembantu Presiden Tim Menteri / kepala badan yang Melakukan urusan pemerintahan Ke bidang Penanaman Modal/koordinasi penanaman modal selaku ketua Satuan Tugas. Berdasarkan WIUPK, ketua Satuan Tugas melakukan penetapan, penawaran, dan pemberian WIUPK kepada Badan Usaha yang dimiliki Didalam Organisasi Kemasyarakatan keagamaan.

“Berdasarkan pemberian WIUPK sebagaimana dimaksud Ke ayat (2), Badan Usaha milik Organisasi Kemasyarakatan keagamaan mengajukan permohonan IUPK Lewat Sistem OSS,” bunyi aturan tersebut.