Pendaftaran Ditutup, 318 Orang Daftar Capim KPK, 207 Lamar Karena Itu Kandidat Dewas

JAKARTA – Pendaftaran Kandidat pimpinan (capim) dan Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Penyuapan ( KPK ) telah ditutup, Senin (15/7/2024) Ditengah malam. Dari dibuka Di 26 Juni hingga 15 Juli 2024, tercatat sebanyak 525 orang mendaftar.

“Di rincian jumlah pendaftar capim sebanyak 318 orang terdiri Di 298 laki-laki dan 20 perempuan. Jumlah pendaftar Kandidat Dewas 207 orang terdiri Di 184 laki-laki dan 23 perempuan,” kata Wakil Ketua Panitia Seleksi (Pansel) Capim dan Dewas KPK, Arif Satria kepada wartawan, Selasa (16/7/2024).

Setelahnya pendaftaran ditutup, Pansel Akansegera melalukan verifikasi atas dokumen yang telah diunggah Dari para pendaftar. Nantinya, verifikasi dokumen Akansegera diumumkan Di 24 Juli Melewati laman kpk.go.id dan setneg.go.id.

Setelahnya itu, Di 24 Juli-24 Agustus, Pansel Akansegera mendengarkan masukan dan tanggapan Di Komunitas atas Kandidat yang sudah lolos seleksi administrasi. “Masukan dan tanggapan tersebut dapat disampaikan Melewati Alat Lunak apple dan gmail kepada Pansel KPK,” ujarnya.

Di ratusan pendaftar, salah satunya adalah Sudirman Said. Mantan Pejabat Tingginegara Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) itu mendaftarkan diri mengikuti seleksi Capim KPK, Senin (15/7/2024).

Sudirman Said mengatakan, Dari masa sekolah, ia merasa diurus Dari Negeri salah satunya Menyambut beasiswa Di perguruan tinggi hingga Merasakan tugas penting Di karir profesionalnya.

“Dari sebab itu, ketika panggilan tugas publik datang, kita harus bersiap. Preferensi dan kepentingan pribadi harus disisihkan. Di publik memanggil Sebagai membenahi KPK, memperkuat pemberantasan Penyuapan, sebagai warga Negeri saya harus bersiap,” kata Sudirman Said.

Dia berterima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantunya Untuk melengkapi seluruh dokumen Sebagai mendaftar sebagai Capim KPK.

“Agar Di cepat seluruh syarat-syarat sudah dapat dipenuhi. Tentu ini sebagai bentuk kesungguhan niat baik Untuk berkontribusi baik membenahi tata kelola pemerintahan yang bersih maupun pembenahan KPK,” katanya.