Proteksi Industri Hilir, Pembelian Barang Untuk Luar Negeri Barang Dagangan Karena Itu Plastik Perlu Diperketat

JAKARTA – Asosiasi Industri Plastik Hilir Indonesia (Aphindo) menyampaikan perlunya pengetatan Pembelian Barang Untuk Luar Negeri produk Barang Dagangan Karena Itu plastik Untuk Negeri lain Sebagai memproteksi industri hilir plastik Untuk negeri, Supaya sektor ini bisa Memberi kontribusi yang lebih besar Bagi pemajuan ekonomi Indonesia.

Sekretaris Jenderal Aphindo Henry Chevalier mengatakan masifnya Barang Dagangan Karena Itu plastik tersebut secara langsung mengganggu kinerja industri hilir plastik domestik, hal itu dikarenakan produk Pembelian Barang Untuk Luar Negeri lebih diminati Sebab Memiliki harga yang lebih murah.

“Sebab produk-produk yang Pembelian Barang Untuk Luar Negeri itu Barang Dagangan-Barang Dagangan Karena Itu yang masuk Di Indonesia jauh lebih murah dibandingkan Didalam produk Untuk negeri,” kata dia, Di Jakarta, Selasa (16/7/2024).

Henry mencontohkan, salah satu Negeri pemasok Barang Dagangan Pembelian Barang Untuk Luar Negeri yang lebih murah Di Indonesia yaitu China. Disampaikannya, alasan Barang Dagangan yang dijual Dari Negeri tersebut lebih murah dikarenakan upah pekerja (labour cost) Di sana bisa lebih rendah, serta tingginya ketersediaan bahan baku.

“Kenapa kita lebih mahal? Sebab Pembelian Barang Untuk Luar Negeri bahan bakunya, Lalu biaya listrik, upah buruh, Lalu biaya birokrasi seperti perizinan, cukai, Retribusi Negara,” ujarnya.

Karena Itu dirinya Merangsang supaya pemerintah menerapkan pengetatan Pembelian Barang Untuk Luar Negeri khususnya Sebagai Barang Dagangan Karena Itu plastik Di setiap regulasi yang diterapkan, terlebih apabila produk tersebut sudah diproduksi Dari industri domestik. Hal itu bertujuan supaya produk yang dihasilkan Di Untuk negeri bisa lebih terserap Dari pasar.

“Salah satu contoh yang dikeluarkan Permendag 36/2024, saya kira itu salah satu tools yang dilakukan Dari pemerintah Untuk rangka proteksi industri Untuk negeri. Tapi tidak cukup hanya sebatas lartas (larangan dan pembatasan), tapi harus diatur tata impornya,” ujarnya.

Didalam Detail, ia mengatakan selain menerapkan pengetatan Pembelian Barang Untuk Luar Negeri Di setiap regulasi yang diterapkan, pemerintah Untuk Kontek Sini Bea Cukai mesti menindak Didalam tegas dan menolak Barang Dagangan plastik Pembelian Barang Untuk Luar Negeri yang tidak sesuai Didalam Standar Nasional Indonesia (SNI).

“Misalnya spesifikasi yang masuk Untuk Barang Dagangan-Barang Dagangan Pembelian Barang Untuk Luar Negeri Karena Itu plastik itu tidak sesuai Didalam spesifikasi SNI yang ada Di Indonesia, nah itu tentunya peran Untuk Bea Cukai harus menolak itu, dan Bea Cukai harus paham SNI itu apa aja,” katanya.