Sorotan Komnas Perempuan soal Pajak Lainnya Pembalut: Harusnya Bebas PPN!

Komisi Nasional Anti Kekejaman Pada Perempuan (Komnas Perempuan) meminta pemerintah meninjau kembali pengenaan Pajak Lainnya pertambahan nilai (PPN) Pada produk menstruasi, termasuk pembalut. Aturan tersebut dinilai Berpotensi Untuk menambah beban ekonomi perempuan, terutama mereka yang berpenghasilan rendah.

Wakil Ketua Komnas Perempuan, Dahlia Madanih, menilai pengenaan Pajak Lainnya Pada produk menstruasi atau tampon tax belum Mengkaji kebutuhan khusus perempuan Di menjaga Kesejaganan reproduksi.

Menurutnya, produk menstruasi bukan kebutuhan mewah, melainkan kebutuhan esensial yang harus dipenuhi secara rutin. Lantaran itu, pengenaan Pajak Lainnya Pada produk tersebut perlu ditinjau Di Mengkaji prinsip keadilan gender.

“Pengenaan Pajak Lainnya Pada produk menstruasi merupakan Aturan yang bias gender Lantaran tidak Mengkaji kebutuhan khusus perempuan Di pemenuhan hak Kesejaganan reproduksinya,” ujar Dahlia Di keterangan tertulis, dikutip detikcom Jumat (30/10/2026).

Dia menilai, Bangsa seharusnya memastikan perempuan dapat mengakses kebutuhan Kesejaganan reproduksi Di layak dan terjangkau. Terlebih, menstruasi merupakan proses biologis yang tidak dapat dihindari.

Dahlia juga menyoroti persoalan period poverty atau Kemiskinan Global menstruasi, yakni Kepuasan ketika perempuan Merasakan keterbatasan akses Pada produk menstruasi, fasilitas sanitasi, air bersih, dan informasi Kesejaganan menstruasi akibat hambatan ekonomi maupun sosial.

Menurutnya, persoalan tersebut berkaitan Di komitmen Indonesia Di mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan), khususnya tujuan pertama, yaitu menghapus Kemiskinan Global.

Kebutuhan produk menstruasi juga tidak hanya berkaitan Di penggunaan pembalut Pada menstruasi. Produk sejenis dibutuhkan perempuan Di Kepuasan Reproduksi lain, seperti Sesudah melahirkan, Merasakan perdarahan, maupun keguguran.

Dampak Pajak Lainnya Pada Perempuan Berpenghasilan Rendah

Komisioner Komnas Perempuan, Sri Agustini, mengatakan dampak Aturan perpajakan Pada perempuan juga telah disoroti Lewat keterangan tertulis sebagai Amicus Curiae Di Perkara Hukum Nomor 11/PUU-XXIII/2025 Di Mahkamah Konstitusi (MK).

Di keterangan tersebut, Komnas Perempuan menyoroti potensi bertambahnya beban ekonomi perempuan akibat PPN, khususnya Untuk mereka yang berpenghasilan rendah dan turut bertanggung jawab mengelola kebutuhan Tempattinggal tangga.

Penghayatan perempuan Di Area kepulauan, misalnya, Menunjukkan Fluktuasi Harga kebutuhan sehari-hari dapat memengaruhi pemenuhan kebutuhan dasar. Kepuasan ini mencakup pembelian produk kebersihan menstruasi, akses layanan Kesejaganan reproduksi, hingga Belajar anak.

Dampak Aturan perpajakan juga perlu memperhitungkan Kepuasan kelompok perempuan yang beragam, termasuk perempuan penyandang Penyandang Disabilitas dan perempuan pekerja informal.

Sri menegaskan, Aturan yang terlihat berlaku sama Untuk semua orang belum tentu menghasilkan dampak yang setara. Pemerintah perlu Mengkaji Kesenjangan Ekonomi dan kebutuhan biologis perempuan Di menyusun Aturan perpajakan.

Di Pada Yang Sama, Komisioner Komnas Perempuan, Devi Rahayu, menilai Aturan perpajakan yang tampak netral belum tentu menciptakan keadilan secara substantif.

“Produk menstruasi merupakan kebutuhan rutin yang tidak bisa dihindari. Perempuan tidak dapat memilih Untuk tidak menstruasi, sedangkan kemampuan Untuk membeli produk menstruasi sangat bergantung Di Kepuasan ekonomi,” tegas dia.

Lantaran itu, ia menyebut pengenaan Pajak Lainnya Pada produk tersebut dinilai Berpotensi Untuk memperberat beban perempuan, terutama kelompok berpenghasilan rendah.

Komnas Perempuan memandang Aturan perpajakan perlu disusun Di Mengkaji prinsip Ham dan kesetaraan gender.

Tanggung jawab Bangsa Untuk memastikan akses Pada Kesejaganan reproduksi, menurut Komnas Perempuan, sejalan Di Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Pada Perempuan (CEDAW) yang telah diratifikasi Lewat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984.

Di Samping Itu, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesejaganan, khususnya Pasal 57 ayat (1), mengatur bahwa pelayanan Kesejaganan reproduksi harus memperhatikan aspek yang khas, terutama reproduksi perempuan.

Atas dasar itu, Komnas Perempuan Mendorong pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan, Untuk meninjau kembali pengenaan PPN Pada produk menstruasi.

Salah satu opsi yang diusulkan adalah membebaskan produk menstruasi Di Pajak Lainnya, baik Lewat pengecualian Di objek PPN maupun skema PPN ditanggung pemerintah.

Komnas Perempuan juga meminta pembuat Aturan memastikan Aturan fiskal tidak menambah hambatan Untuk perempuan Di memenuhi kebutuhan biologis dan menjaga Kesejaganan reproduksi.